Sebanyak 102.670 penyelenggara negara itu terdiri dari empat unit kerja yak ni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD. Berdasarkan data yang dimutakhirkan pada akhir Februari itu, dari total 382.401 orang wajib lapor LHKPN, hanya 279.731 orang yang telah melapor. Sekitar 102.670 orang sisanya, dinyatakan belum pernah melaporkan LHKPN.
Komposisi unit kerja yang belum melapor itu adalah eksekutif 83.864 orang (27,66%), legislatif 10.492 orang (36,08%), yudikatif 1.488 orang (11,91%), dan BUMN/BUMD 6.826 orang (18,12%).
Pada awal bulan ini, Panama Papers, laporan investigatif dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), membuka bagaimana para pemimpin dunia, politisi, selebritas dan atlet olah raga diduga menyembunyikan aset me reka di negara-negara surga pajak.
Di Indonesia, salah satu orang yang disebut-sebut adalah Harry Azhar Azis, mantan anggota DPR dari Partai Golkar dan sejak 2014 lalu menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK sendiri tengah melakukan verifikasi sejumlah nama terkait dengan penyesuaian data antara LHKPN dengan bocoran yang ada dalam Panama Papers. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan hal serupa dengan bekerja sama dengan Di rektorat Jenderal Pajak.
Terkait dengan hal itu, KPK pun melakukan pen dam pingan sejumlah provinsi yang rawan di antaranya adalah Riau, Sumatra Utara, Banten, NAD, Papua dan Papua Barat. Selain soal perbaikan sistem, lembaga antikorupsi itu juga men dorong para pejabat ne gara untuk melaporkan hartanya ke KPK.
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan salah satu bentuk pen cucian uang dilakukan dengan membentuk perusahaan di negara-negara surga pajak. Salah satu caranya, sambung dia, adalah mengonversi mata uang yang disimpan dalam perusahaan itu ke bank-bank yang beroperasi di negara-negara suaka pajak.
Bisnis Indonesia, 18 April 2016
No comments:
Post a Comment